Contoh Pemotongan PPh Atas Dividen yang Diterima oleh Badan

SOAL: PT Inyong Bae, Tbk. mempunyai 100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominal Rp5.000,00 per lembar saham. Pada tanggal 15 Nopember 2012, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi perusahaan mengumumkan pembagian dividen dengan mekanisme sebagai berikut:

• Pembagian dividen kas untuk pemegang saham dengan kepemilikan sampai dengan 10%  sebesar @Rp50,00 per saham;
• Pembagian dividen saham sebesar 1% untuk pemegang saham dengan kepemilikan sampai dengan 20%;
• Pembagian dividen dialokasikan dari cadangan laba yang ditahan yang dibentuk dari tahun-tahun sebelumnya;
• Pembagian dividen akan didistribusikan pada tanggal 15 Januari 2013, kepada para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 14 Desember 2012.

Komposisi pemegang saham yang tercatat pada tanggal 14 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

• PT Adja Kelalen dengan kepemilikan 70%;
• PT Ricca Kepribhen dengan kepemilikan 20%;
• PT Medhang Jahe dengan kepemilikan 10%.

Berikut adalah ikhtisar hak-hak para pemegang saham atau ekuitas perusahaan pada tanggal 15 Nopember 2012:

• Saham Biasa, nominal @ Rp5.000,00 (100.000 lembar beredar)  Rp500.000.000,00
• Agio Saham Biasa  Rp100.000.000,00
• Laba Ditahan Rp650.000.000,00

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

JAWAB:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, pada dasarnya dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan terutang PPh Pasal 23, namun demikian dalam hal dividen tersebut diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

• dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
• bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
• maka atas pembayaran dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak.

PPh Pasal 23 atas dividen PT Inyong Bae, Tbk. terutang pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) yaitu pada tanggal 14 Desember 2012.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar:

• PT Adja Kelalen yang mempunyai kepemilikan saham sebesar 70% tidak dipotong PPh Pasal 23 karena kepemilikan sahamnya di PT Inyong Bae Tbk. diatas 25% dan dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

PT Ricca Kepribhen dengan kepemilikan saham sebesar 20% dipotong PPh Pasal 23 walaupun dividen tersebut diberikan dalam bentuk saham.

Total kepemilikan saham PT Ricca Kepribhen adalah 20% x 100.000 lbr = 20.000 lbr

Nilai dividen saham:

1% x 20.000 lbr x Rp5.000,00 = Rp1.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong:     

15% x Rp1.000.000,00 = Rp150.000,00

PT Medhang Jahe dengan kepemilikan saham sebesar 10% dipotong PPh Pasal 23 sebagai berikut:

                     

Total kepemilikan saham       = 10% x 100.000 lbr

                                               = 10.000 lembar

Nilai dividen                           = Rp50,00 x 10.000 lembar

                                               = Rp500.000,00

PPh Pasal 23 yang dipotong = 15% x Rp500.000,00

                                               = Rp75.000,00

Kewajiban PT Inyong Bae Tbk. sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp150.000,00 dan Rp75.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Ricca Kepribhen dan PT Medhang Jahe;
2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2014;
3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak Desember 2012 paling lambat tanggal 21 Januari 2014.

               

Catatan:

Pada contoh kasus ini, PT Ricca Kepribhen tidak menerima uang tunai. PT Ricca Kepribhen menerima saham tanpa penyetoran modal. Banyak kasus, Wajib Pajak tidak menyadari bahwa penambahan saham tanpa penyetoran modal (baik tunai maupun dengan aktiva lain) merupakan dividen.

Seringkali untuk memenuhi syarat tender, Wajib Pajak menaikkan nominal saham. Perubahan nilai saham tersebut hanya dilakukan diatas kertas dan didepan notaris. Kemudian bagian akuntansi disuruh “akrobat” jurnal. Hal seperti ini merupakan dividen.

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, bahwa dividen merupakan:

• bagian laba yang diperoleh pemegang saham, atau
• pemegang asuransi, atau
• pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi

dengan nama dan dalam bentuk apapun.